JAKARTA, smibu news
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan kembali antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sedang diatur.
“Prosesnya sedang berjalan, jangan khawatir,” jawab Prasetyo ketika diminta menjelaskan kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu kembali pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025.
Mereka bertemu untuk kedua kalinya di tempat tinggal Megawati di Jl. Teuku Umar, Jakarta Pusat pada hari Senin, 7 April 2025.
Ini adalah kali pertama mereka bertemu sejak Prabowo berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa pertemuan tersebut bertahan selama kira-kira 90 menit.
“Pertemuan tersebut cukup panjang, kurang lebih selama 1,5 jam,” ungkap Dasco saat berbicara dengan para jurnalis pada tanggal 8 April 2025, seperti yang dilaporkan.
Breaking News Kompas TV
.
Saat itu, Dasco menyebut bahwa pertemuan tersebut sebagian besar berlangsung dalam format empat mata di antara Prabowo dan Megawati.
“Sebenarnya lebih kepada cara mengatasi tantangan global yang sedang mempengaruhi berbagai negara lainnya saat ini, serta kedua belah pihak menukar pandangan dan pengalaman mereka,” katanya.
Apalagi Pak Mega memiliki pengalaman memimpin Indonesia di masa lalu dan pernah mengatasi situasi serupa dengan periode krisis.
Dasco menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy, serta Menko Polkam Budi Gunawan dan sejumlah orang lainnya.
Meskipun demikian, Prasetyo menyebut bahwa pembicaraan antara Prabowo dan Megawati tidak menyinggung tentang koalisi.
“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” kata Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, 17 April 2025, dikutip dari
Antara
.
Politikus Partai Gerindra itu menilai tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.
Ia juga menyampaikan hubungan antara pemerintah dan PDIP sejauh ini tetap berjalan baik.
Menurutnya, Megawati yang saat ini menjabat sebagai pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tetap menjalin komunikasi baik dengan pemerintah.
“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” ujarnya.
