smibu news
Inilah sosok Ono Surono, yang mewanti-wanti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, jika memberlakukan kebijakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Diketahui, Dedi Mulyadi mewacanakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa karena melihat banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak dengan jumlah banyak.
Anggota Partai Gerindra tersebut berharap agar bantuan dari pemerintah maupun pemda tidak selalu dialokasikan untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu yang panjang.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana.”
“Dia mengatakan jangan sampai kesehatan dan kelahiran dijaminkan oleh negara, sementara keluarganya menjadi seragam,” demikian kutipan dari Kompas TV.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menyebut, Dedi Mulyadi bisa terancam dicopot dari jabatan gara-gara wacana kebijakannya yang menimbulkan banyak pro kontra.
“Jawa Barat mengguncang Indonesia bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya,” kata Ono, dikutip smibu newsdari program Hotroom Metro TV, Sabtu (10/5/2025).
“Gubernur Jawa Barat gubernur aing itu adalah gubernur konten yah sesuai yang disampaikan Gubernur Kaltim,” sambungnya.
Ono menegaskan, wacana penerapan Vasektomi sebagai penerima bansos belum dibicarakan secara resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ada tiga alasan vasektomi tidak bisa dijadikan syarat penerima bansos.
Pertama, berdasar Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB) tidak boleh dipaksa.
“Sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Ono.
Apabila Kepemilikan Buku menjadi kriteria untuk menerima bantuan sosial, menurut Ono hal tersebut bisa dilihat sebagai paksaan.
“Bila program Keluarga Berencana dihubungkan dengan bantuan sosial, hal itu menjadi bentuk paksaan yang dilarang oleh undang-undang,” ujarnya.
Kedua, secara keagamaan pula, Ono menyatakan bahwa vasektomi termasuk metode yang tidak dibenarkan, khususnya di dalam Islam.
“Saya dengar sidang hingga ke empat MUI mendiskusikan tentang vasektomi dan menyatakan hal itu tetap termasuk dalam kategori metode kontrasepsi yang dilarang karena dapat mencegah kehamilan,” jelasnya.
Ada yang menyampaikan, Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa bantuan sosial tersebut adalah berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, bukan dari Pemerintah Nasional.
Sedangkan, bansos dari Pemprov hanya untuk korban bencana.
“Alangkah kejamnya negara ini orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Kejam sekali kan berarti,” kata Ono Surono.
Dia menegaskan jika KDM membawa wacana tersebut ke DPRD, fraksi PDI Perjuangan dipastikan menolak.
“Dewan fraksi yang lain pun kemungkinan besar akan bereaksi dengan cara yang tidak positif,” ujarnya.
Walau demikian, Ono juga meyakini KDM tak akan berani membawa usulan itu ke DPRD untuk dijadikan sebagai aturan.
Sebab, kata Ono, Dedi Mulyadi akan terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jabar.
“Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka sesuai Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, dimana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang dan konsekuensi bila dilanggar maka dia bisa diberhentikan,” jelasnya.
Menurut Ono, wacana Vasektomi hanya
gimmick
yang diciptakan mantan Bupati Purwakarta itu.
“Nah sehingga saya katakan bahwa vasektomi hanya gimmick saja bagi Dedi Mulyadi.”
“Dia tidak akan berani juga, akan memutuskan atau merancang sebuah aturan yang menetapkan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bansos.”
“Yang terpenting adalah menjadi viral,” ujar Ono Surono.
Siapa sosok Ono Surono?
Sosok Ono Surono
Ono Surono dilahirkan di Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus 1974.
Ia merupakan kader senior PDI Perjuangan yang telah aktif sejak 1998, dimulai dari posisi Wakil Bendahara di anak cabang PDIP Kecamatan Indramayu.
Mengutip situs resmi DPR RI, Ono Surono menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti pada tahun 1996.
Ia kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon dan lulus pada 2012.
Sebelum meniti karier politik, Ono Surono dikenal sebagai pengusaha di bidang perikanan dan pertambangan sejak era 1990-an.
Ia juga sempat bekerja di koperasi hingga tahun 2017.
Kini, selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono juga tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR RI untuk periode 2019–2024.
Perjalanan panjangnya di dunia politik menjadikannya salah satu tokoh penting di PDIP, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Wacana Vasektomi Tuai Pro Kontra
Sebelum Ono Surono, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga menanggapi wacana vasektomi.
Mulanya, Cak Imin menegaskan bahwa penerima bansos tak perlu memenuhi persyaratan tersebut.
“Enggak ada. Enggak ada syarat itu,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat.
“Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegasnya.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini
untuk untuk bergabung
