JAKARTA, smibu news
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa dalam membangun Sekolah Rakyat akan ada keterlibatan BUMN Karya.
Hal ini dikemukakan Dody ketika sedang ngobrol santai di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada hari Jumat, 9 Mei 2025.
“Setelah itu dari BUMN Karya, ya tergantung pada mereka bagaimana mekanisme bisnis mereka dengan pihak lokal yang menjadi konsep utama. Kami akan mengembangkan hal tersebut. Namun sepertinya kami harus mengejar dukungan dari BUMN Karya juga,” jelas Dody.
Tahun depan, Departemen Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,8 triliun guna mendirikan 100 sekolah bagi masyarakat.
Maulidya Indah Janica, Dirjen Prasarana Strategis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU), menyatakan bahwa jumlah dana yang disebutkan adalah sebagian dari anggaran Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU untuk tahun mendatang yaitu senilai Rp 32 triliun.
“Berdasarkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 32 triliun, terdiri dari dana untuk sekolah rakyat senilai Rp 25,8 triliun, madrasah sebanyak Rp 3,5 triliun, dan fasilitas seperti pasar, stadion, serta pendidikan tinggi lainnya mencapaiRp 3 triliun,” jelas Maulidya.
Pada tahun ini, 65 sekolah dasar untuk masyarakat akan didirikan. Sedangkan selama tiga tahun beruntun, telah terwujud pembangunan 100 satuan sekolah bagi publik. Hal tersebut sesuai dengan janji presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah MYC (proyek multi-years contract) 100 lokasi lanjutan. Kemudian, Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru Ini adalah untuk tahun ajaran 2027-2028 sesuai amanat Presiden Prabowo bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi SR,” ungkap dia.
Adapun pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode Model 1, dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi atau renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial (Kemensos), Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta.
