smibu news, BANDUNG
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan inovasi khusus guna mengatasi tingkah laku yang mencemaskan dalam lingkungan masyarakat.
Dia menyebutkan bahwa pemerintah daerah setempat berencana untuk menyelenggarakan program pengajaran cinta tanah air serta pelatihan disiplin di markas militer bagi sejumlah remaja dan orang dewasa yang dinilai meresahkan masyarakat luas.
“Orang yang melakukan tindakan kriminal akan mengikuti jalannya proses hukum. Selain itu, ada pula usaha lain yang dapat ditempuh; pendampingan bagi mereka yang belum mencapai tingkat kejahatan namun membuat gelisah masyarakat, yakni dengan membawanya ke barak tentara,” jelas Dedi, lebih dikenal sebagai KDM, lewat video yang diposting pada akun Instagram resmi-nya, Minggu (10/5/2025).
Program ini akan menjadi langkah lanjutan setelah pendidikan kedisiplinan bagi anak-anak di Jawa Barat selesai dilaksanakan.
KDM menyatakan bahwa skema tersebut sudah memasuki tahap persiapan dan akan segera diluncurkan.
“Program pendidikan bela negara telah menandai akhir dari pendidikan kedisiplinan bagi anak-anak di Jawa Barat. Semoga saja pada bulan Juni ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Menurut Dedi, latihan di barak tentara tersebut akan ditujukan untuk remaja dan pemuda dengan tingkah laku gangguan, termasuk perusakan publik semacam perilaku premanis, kebiasaan minum alkohol, serta tindakan-tindakan yang merintangi perkembangan investasi.
“Oleh karena itu, para remaja nakal dan agresif yang ingin menjadi mafia, pecandu alkohol, penjahat, gangguan bagi pasar, persimpangan jalan, serta hambatan untuk investasi, kelak akan kitaarahkan untuk menjalani pelatihan pertahanan nasional di barak militer,” tambahnya.
Sapta Yulianto Dasuki, sekretaris Bakesbangpol Jawa Barat, juga menyokong ide tersebut. Dia mengatakan bahwa timnya saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan pelaksanaan program bisa berjalan lancar tanpa ada halangan.
“Kami akan menyiapkannya semua, termasuk pendaftaran calon pesertanya. Untuk memastikan jumlahnya,” kata Sapta.
Melalui pendekatan ini, Jawa Barat ditargetkan bukan saja untuk menghasilkan kepatutan, namun juga menyediakan pengawasan positif bagi warga negaranya. Inisiatif itu dipromosikan sebagai jawaban totaliter guna menambah pemahaman tentang kewajiban sosial dalam lingkungan masyarakat.
